Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Komisi Yudisial atau KY menyurati Mahkamah Agung (MA) untuk memantau persidangan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi Mardani Maming.

Pakar hukum menanggapi adanya indikasi ketidaknetralan dalam memeriksa peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani Maming.

Komisi Yudisial diminta memeriksa Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming Ansori, terkait rumor yang mendera hakim Ansori

Pelaku investasi bodong Fikasa Group yang diadili dengan tuduhan perkara tindak pidana pencucian uang dibebaskan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung.

Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim di peninjauan kembali (PK) Mardani H Maming, Ansori, dinilai tidak memiliki visi untuk pemberantasan korupsi

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mengingatkan Hakim Agung Ansori Harus Tegas Jangan Meringankan Hukuman dan menurutnya PK Mardani Maming Bukan Solusi untuk Koruptor.

Rekam jejak Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori yang pernah memberikan vonis bebas kepada koruptor harus menjadi perhatian dalam penanganan Peninjauan Kembali (PK) Mardani Maming

MAKI minta Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim peninjauan kembali Mardani H Maming di MA yakni Ansori mandiri dalam mengambil keputusan terkait PK Mardani Maming

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai perlu menjelaskan ke publik soal isu mengintervensi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) soal Peninjauan Kembali (PK) Mardani Maming

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta Prof. Suparji Ahmad menanggapi kabar adanya intervensi kepada Ketua Majelis Hakim MA dalam PK Mardani H Maming.

Komite Rakyat Anti Korupsi (KERAS) dan Gerakan Rakyat Proletar (GERAP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Kamis 5 September 2024.

Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi dan wajib independen dalam memutuskan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi Mardani Maming