MPSI: Statemen Jokowi Seharusnya Jadi Tokoh Bangsa, Bukan Memperkeruh Situasi
Jakarta – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, terkait sertifikat HGB laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas.
Menurut Noor Azhari, komentar tersebut tidak hanya terkesan sebagai bentuk apologi, tetapi juga menyakitkan karena Jokowi menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi pada diri sendiri.
“Sebagai mantan presiden, tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut, dimana beliau semestinya melakukan cross-check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi adalah seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya sendiri,” ujar Noor Azhari, Sabtu, 25 Januari 2025
Noor Azhari juga menegaskan bahwa seorang mantan presiden diharapkan menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.
“Sebagai tokoh bangsa, seharusnya Jokowi memberikan contoh sikap bijaksana dan tidak menyalahkan bekas bawahannya, apalagi hingga seakan-akan mengintervensi mereka dengan cara yang tidak tepat,” tegasnya.
Ia menilai sikap Jokowi yang menyebutkan nama kepala daerah di tiga provinsi, yakni di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham, saat sudah bukan lagi di posisi penguasa, penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” tambah Noor Azhari.
